MEMAHAMI RESIKO GAGAL BAYAR PINJAMAN SERTIFIKAT RUMAH

MEMAHAMI RESIKO GAGAL BAYAR PINJAMAN SERTIFIKAT RUMAH

MEMAHAMI RESIKO GAGAL BAYAR PINJAMAN SERTIFIKAT RUMAH

 

Jaminan sertifikat rumah merupakan salah satu produk perbankan dalam memperoleh pinjaman kredit multiguna. Dengan mengajukan pinjaman dengan jaminan sertifikat rumah tentu nilai pinjaman yang di dapat oleh calon debitur dapat berjumlah besar. Namun ketika mendapatkan dana pinjaman besar tentu ada cicilan angsuran per bulan yang wajib dibayarkan oleh calon debitur. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran tidak sesuai tanggal jatuh tempo maka ada sejumlah denda yang harus dibayarkan.

Jika terjadi keterlambatan bayar secara terus menerus dan menggulung bukan tidak mungkin aset yang anda miliki akan disita oleh bank. Pada dasarnya pihak bank tentu memiliki sejumlah prosedur dalam menangani masalah kredit macet nasabahnya. Selama nasabah yang bersangkutan bersikap kooperatif penyelesaian masalah tunggakan dapat dicapai penyelesaian dengan cara yang baik. Namun apabila nasabah tersebut memilih perlawanan ke bank bukan tidak mungkin aset yang anda miliki berakhir di balai lelang.

Hal yang akan dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang menunggak pembayaran cicilan ialah memberikan surat peringatan pertama kepada nasabah tersebut. Surat peringatan ini dapat dikirim langsung ke alamat tempat tinggal nasabah atau via Whatsapp, telepon, SMS dan email. Dalam surat ini bank akan meminta komitmen nasabahnya dalam menyelesaikan tunggakan pembayaran angsuran. Setelah peringatan pertama nasabah tidak kunjung membayar angsuran maka pihak bank akan memberikan surat peringatan kedua. Pada surat peringatan kedua ini pihak bank akan lebih tegas meminta komitmen pembayaran tunggakan dan pihak bank akan menilai nasabah kooperatif atau tidak.

Setelah pihak bank memberikan surat peringatan kesatu dan kedua namun nasabah tidak kunjung membayar angsuran per bulan maka selanjutnya bank akan memberikan surat peringatan ketiga. Surat peringatan ketiga merupakan peringatan bahwa jika tidak dibayarkan tunggakan maka akan jatuh ke balai lelang. Oleh sebab itu sebaiknya pihak bank dan nasabah mencari solusi terbaik terkait tunggakan pembayaran angsuran. Jika nasabah tersebut menyerah dan tidak sanggup bayar maka pihak bank akan menyarankan untuk menjual rumah tersebut. Pilihan menjual rumah dilakukan agar harga jual rumah tersebut masih wajar dibandingkan jika harus masuk ke balai lelang.

Apabila dari beberapa langkah tersebut tidak menemukan jalan keluar maka pihak bank akan melakukan somasi dan memproses rumah tersebut ke balai lelang. Tahap ini sebenarnya patut dihindari oleh bank dan nasabah dikarenakan proses ini memerlukan dana yang terbilang cukup tinggi. Harga rumah yang dijual di balai lelang juga cukup rendah dan tentu akan merugikan nasabah. Rumah tersebut mungkin saja tidak laku ketika proses pertama lelang dan membutuhkan 2 sampai 3 kali lelang. Hal ini tentu akan menyita waktu banyak dan biaya yang tidak sedikit oleh sebab itu usahakan anda dapat menemukan solusi terbaik dan menghindari penyelesaian sebelum masuk balai lelang. Terimakasih

 

Sertifikat Rumah

MEMAHAMI APHT & SKMHT PADA KREDIT BANK

MEMAHAMI APHT & SKMHT PADA KREDIT BANK

MEMAHAMI APHT & SKMHT PADA KREDIT BANK

 

Memahami perjanjian APHT dan SKMHT pada kredit bank bagi anda yang sudah pernah mengajukan pinjaman KPR (Kredit Pemilikan Rumah) atau kredit multiguna jaminan sertifikat rumah tentu tidak asing dengan perjanjian tersebut. Pengertian singkatnya APHT ialah Akta Pemberian Hak Tanggungan yaitu sebuah perjanjian yang diperlukan sebagai jaminan bahwa pinjaman dari bank bakal dilunasi. Sementara itu SKMHT ialah Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan, di dalam kredit KPR SKMHT diperlukan apabila sertifikat tanah masih atas nama pemilik sebelumnya atau masih diurus di kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Untuk anda yang berencana mengajukan pinjaman KPR rumah atau kredit multiguna jaminan sertifikat rumah melakukan tanda tangan dokumen APHT atau SKMHT menjadi bagian penting dalam proses. Dokumen ini sangat penting dalam proses perjanjian kredit dan untuk mengurus dokumen ini anda perlu dibantu oleh notaris rekanan bank agar surat tersebut sah secara hukum. APHT dijadikan pegangan berdasarkan hukum buat bank selaku kreditur untuk mengeksekusi jaminan jika terjadi kredit macet.

Tata cara pengajuan kredit pada umumnya melewati 3 tahap, yaitu :

  1. Perjanjian Kredit, yaitu merupakan surat yang dibuat oleh bank atau lembaga keuangan lainnya sebagai dasar pencairan pinjaman kredit. Perjanjian ini merupakan surat yang telah ditetapkan bank mengenai perihal suku bunga, plafon pinjaman kredit, biaya – biaya dan lain sebagainya. Sebelum menandatangani perjanjian ini biasanya pihak bank sudah menginfokan terlebih dahulu besaran biaya – biaya potongan.
  2. Pengakuan Hutang, yaitu surat yang berisi bahwa debitur mengakui berhutang dan kreditur menerima pengakuan tersebut. Surat pengakuan hutang ini dibuat oleh notaris dan wajib di tanda tangani dihadapan notaris.
  3. APHT, APHT wajib ditandangani oleh semua pihak yang terlibat dalam kepemilikan objek Hak Tanggungan. Akta ini berisi informasi sebagai berikut : Syarat – syarat spesialitas, Jumlah pinjaman yang diberikan kreditur, Penunjukan objek hak tanggungan, Hal – hal yang diperjanjikan (pasal 11 (2) UU Hak Tanggungan (UUHT)) oleh kreditur dan debitur, termasuk janji Roya Partial (pasal 2 (2) UUHT) dan janji penjualan objek Hak Tanggungan di bawah tangan (Pasal 20 UUHT)

Setelah itu biaya dalam mengurus pembuatan akta dan surat kuasa baik dalam proses perjanjian jual beli atau menggadaikan sertifikat rumah terdapat biaya – biaya yang akan dikeluarkan. Setiap notaris akan membebankan biaya yang berbeda – beda mulai dari perbedaan plafon pinjaman kredit yang bervariasi dan juga lokasi jaminan properti dapat mempengaruhi biaya tersebut. Terimakasih

 

APHT & SKMHT

 

BOLEHKAH NAMA DI SERTIFIKAT RUMAH LEBIH DARI SATU

BOLEHKAH NAMA DI SERTIFIKAT RUMAH LEBIH DARI SATU

BOLEHKAH NAMA DI SERTIFIKAT RUMAH LEBIH DARI SATU

 

Sertifikat rumah merupakan surat berharga sebagai bukti kepemilikan atas tanah atau suatu bangunan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Sifat pembuktian tanah sertifikat sebagai tanda bukti hak, dapat dilihat di pasal 32 peraturan pemerintah No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi “Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”.

Berdasarkan UU No. 5 tahun 1960 tentang pokok – pokok agraria, Sertifikat tanah yang sah dimata hukum adalah :

  • Sertifikat Hak Milik (SHM), Merupakan sertifikat atas kepemilikan penuh hak lahan dan/atau tanah yang dimiliki pemegang sertifikat tersebut
  • Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS)

Berlaku pada kepemilikan seseorang atas rumah vertikal atau apartemen (Rumah susun) yang dibangun di atas tanah dengan kepemilikan bersama :

  • Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) merupakan hak atas seseorang untuk mendirikan dan mempunyai bangunan – bangunan diatas tanah yang bukan miliknya sendiri
  • Girik atau PEtok, adalah tanah yang masih berjenis surat Girik/Petok sebenarnya bukan merupakan administrasi desa. Girik/PEtok berfungsi untuk menunjukan penguasaan atas lahan dan keperluan perpajakan
  • Acte van Eigendom, merupakan bukti kepemilikan tanah sebelum Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.
  • Akta Jual Beli (AJB), merupakan perjanjian jual beli dan salah satu bukti pengalihan hak atas tanah akibar dari jual beli tanah tersebut.

Lalu menurut pasal 31 ayat (4) PP 21/1997disebutkan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing – masing dari hak bersama tersebut.

Jadi berdasarkan pasal tersebut maka boleh ada beberapa pemilik atau nama di sertifikat dari hak atas tanah tersebut. Dan dalam pasal tersebut tidak diberikan batasan berapa nama yang diperbolehkan sebagai pemilik dari hak atas tanah tersebut. Pada dasarnya dalam satu sertifikat dapat dicantumkan beberapa nama sebagai pemegang hak bersama atau untuk memudahkan masing – masing orang pemegang hak bersama, dan dapat diterbitkan sertifikat bagi masing – masing orang.

Sertifikat Rumah